Rakor Forum Pembauran Kebangsaan se-Provinsi Bangka Belitung 

BANGKA BELITUNG - Rapat koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna menyatukan satu presepsi antara Pemerintah Daerah dengan FPK menyusun agenda program kerja kedepan, bertempat diruang rapat Gubernur, Selasa (22/3/2022)

Rakor dipimpin langsung oleh kepala Badan Kesbangpol Provinsi Babel Tony Batubara, dihadiri Wakil Gubernur Babel Drs. Abdul Fatah serta Ketua FPK Provinsi dan jajaran, Kepala Kesbangpol Kabupaten/Kota dan Ketua FKP se Provinsi Babel.

Baca juga: Gelar Doa Bersama Lintas Agama, TNI AD Doakan Keselamatan Bangsa dan Negara

Wakil Gubernur Babel Drs. Abdul Fatah menyampaikan berbagai hal yang menjadi catatan untuk diagendakan dan menjadikan FPK sebagai mitra pemerintah yang setrategis untuk menjaga keharmonisan antar suku dan etnis di Provinsi Babel yang beragam.

Baca juga: Bea Cukai Terima Kunjungan dan Dengarkan Aspirasi PPLBI dan APKB

"Kebaradaan FPK ini merupakan Supra struktur yang strategis kepanjangan tangan dari pemerintah sebagai underbow, lakukan komonikasi dengan baik antara pemerintah dengan FPK dengan pihak terkait" Ujar Wagub menegaskan.

Dikatakan Wagub agar melakukan suatu formulasi dengan Gubernur dan Bupati dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Karana FPK punya peranan penting didalam satu daerah.

Baca juga: Resmikan Grha Bung Karno Klaten, Puan Maharani: Semoga Bermanfaat untuk Warga se-Solo Raya

"Jaring Asmara, formulasikan jangan lari dari tugas pokok dan fungsi, FPK terbentuk atas dasar Permen no 34 tahun 2006 dengan peran strategis untuk menjaga konfilasi, dengan punya amunisi (anggaran-red) bangun pondasi agar berada diatas air, study ke daerah luar disana di Provinsi lain tidak cukup hanya dilingkup provinsi Babel. Hadirkan formulanya eksistensi, rencanakan dengan rumusan yang baik" Kata Wagub menegaskan.

Baca juga: Gen Z memilih: Pengusaha Indonesia Jadi tuan rumah di Negeri sendiri

Ketua FPK Provinsi Babel H. Husin Karim menyampaikan berbagai persolan yang selama ini dimana atas keberadaan FPK yang hanya sebatas terbentuk saja namun tidak mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah.

"Saya menjadi ketua FPK Provinsi Babel sudah 15 tahun dengan tugas yang tidak mudah, mendamaikan perselisihan antar suku, kita tidak ada dana bantuan dari pemerintah saya biayai dengan dana pribadi demi untuk kebaikan bersama, kita yang selalu jaga ketentraman agar tidak ada koflik antar suku, saya tidak mau terjadi seperti yang dikalimantan terjadi konflik suku Madura dan Dayak" Kata H. Husin Karim dengan penuh semangat.

Baca juga: Perkuat Dakwah Persyarikatan, TvMu dan UM Palembang Perkuat Kerja Sama

Sementara itu juga Kepala Kesbangpol Belitung Timur juga berkesempatan memberikan tanggapannya dikatakannya Kabupaten Belitung Timur FPK sudah berjalan dengan baik dengan berbagai agenda dan kegiatan yang sudah terlaksana secara rutin tiap tahun.

" Kita di Belitung Timur sudah punya acara rutin yang setiap tahun dilaksanakan pada hari jadi Kabupaten Beltim dengan membuat satu acara festival seni budaya dari masing - masing paguyuban, adapun paguyaban yang ada di Beltim sementara terdata ada 13 suku etnis yang terdaftar baru 11 paguyuban dan ini akan kami data terus" kata Yusmawandi. 

Dikesempatan yang sama dari suku Melayu Bangka Zulkarnaen menegaskan sangat miris atas keberadaan FPK yang dibentuk namun dibiarkan begitu saja.

" Sangat miris bila saya dengar tadi dari pak ketua, ini sangat rendahnya perhatian pemerintah terhadap FPK yang hanya dibentuk namun dibiarkan. Peran FPK ini sangat strategis dan sudah berbuat untuk pemerintah tapi apa perhatian dari pemerintah pembinaannya seperti apa kepada kepada FPK" ujar Zulkarnaen. (Helmi)

Baca juga: Agenda Pertama Go ASEAN, UNUJA Bangun Kerja Sama Pendidikan dengan Thailand